ARSIP : Jalan Panjang Kapitalisme Deng Xiao Ping

by | Jan 11, 2024 | Arsip Berita Lama, Berita Internasional | 0 comments

Deng Xiao Ping, muncul dalam sebuah artikel yang dimuat dalam Majalah Editor terbitan 1989 dengan judul asli Jalan Panjang Kapitalisme Deng. Berikut adalah tulisan selengkapnya :

Program reformasi Deng semakin dipertanyakan keberhasilannya. Bahkan posisi Sekretaris Jenderal Zhao Ziyang ikut dipertaruhkan.

“Benar saya tidak menghadiri pembukaan persidangan Kongres Nasional Rakyat. Saya harus menjaga kesehatan agar bisa hidup lebih lama, walau sudah cukup tua saya masih cukup sehat. Terus terang saya jarang terlibat dalam pekerjaan (rutin) sehari-hari hal yang terpenting adalah bahwasanya saya harus mundur perlahan-lahan dari panggung mempersilahkan lainnya untuk meneruskan tugas saya dalam pekerjaan-pekerjaan tersebut.”

Deng Xiao Ping, 1989
Deng Xiao Ping (kanan) dan Zhao Ziyang (kiri). DOK. EDITOR
Deng Xiao Ping (kanan) dan Zhao Ziyang (kiri). DOK. EDITOR

Sedikit tertatih-tatih, Deng Xiao Ping menghampiri Presiden Uganda Yoweri Museveni, keduanya kemudian bersalaman dan juru potret mengambil gambar mereka. Balai Agung rakyat menjadi saksi penampilan kembali pemimpin besar revolusi baru Cina Kamis pekan lalu. Tiga hari sebelumnya di balik dinding ruangan pertemuan tersebut kursi Deng Xiao Ping dan Chen Yun tetap tidak berpenghuni sehingga acara pembukaan sidang Kongres Nasional Rakyat berakhir.

Dengan suara serak yang menjadi ciri khasnya, dan kembali ingin menegaskan kepada Cina dan dunia bahwa ia masih tetap setia kepada cita-cita pembaruan yang sudah dipimpinnya sejak 1978.

Tapi ketidakhadirannya pada acara kongres nasional rakyat barusan memang bisa ditafsirkan macam-macam mulai dari persoalan kesehatannya hingga ketidaksenangannya terhadap kritik kelompok konservatif yang disampaikan melalui Perdana Menteri Li Peng pada sambutan pengarahannya. Tetapi hal yang sama pernah pula dilakukan oleh Ketua Umum Partai Komunis Cina Mao Zedong.

Mao memilih menghabiskan waktunya di Zhongnanhai ketimbang muncul pada persidangan Kongres Nasional Rakyat Januari 1975 yang berlangsung sangat tertutup itu. Ketika itu, Marsekal Zhu De mengetuai persidangan yang dibuka dengan laporan Perdana Menteri Chou Enlai. Maka ketidakhadiran tersebut kemudian ditafsirkan sebagai indikator ketidak setujuan Mao terhadap kebijakan Chou.

Adakah kali ini Deng Xiao Ping bermaksud menyampaikan “pesan” yang sama dengan cara serupa dalam pidato pengarahannya pekan lalu. PM Li Peng menyimpulkan bahwa tidak mudah bagi Cina untuk mereformasi sistem politik mereka yang mengacu kepada Leninisme. Persoalan utama Cina adalah inflasi. Melalui kesempatan itu, ia memperingatkan bahwa pemerintahannya akan melakukan program pengetatan ikat pinggang pada tahun-tahun mendatang (Editor 25 Maret). Karena itu tidak heran jika salah satu keputusan yang dihasilkan pada persidangan kongres nasional rakyat kali ini adalah membatasi wewenang pemerintah daerah menaikkan harga tanpa otorisasi dari Beijing.

Perdana Menteri Li Peng saat Kongres Nasional Rakyat. DOK EDITOR
Perdana Menteri Li Peng saat Kongres Nasional Rakyat. DOK EDITOR

Dengan lain perkataan Cina di bawah PM Li Peng memegang kembali kendali perekonomian. Singkatnya sentralisasi. Padahal dalam cetak biru reformasi Deng Xiao Ping sebelum 1991 hanya 30% perekonomian berada di tangan pemerintah pusat. Sistem penetapan harga yang sebelum ini dicobakan memang merupakan salah satu pemacu laju inflasi. Kendati ia bisa juga disebabkan karena tidak efisiennya penyediaan kebutuhan untuk menjawab permintaan dan kebijakan moneter yang selalu berubah-ubah

Di sisi lain sistem penetapan harga tersebut mencoba mengurangi subsidi dan merefleksikan kekuatan pasar menurut keterangan pemerintah angka inflasi cuma 18,5 persen. Kenyataannya angka tersebut mencapai 30 persen. Resmi atau tidak resmi inflasi tersebut tertinggi sepanjang 40 tahun terakhir Cina.

Di saat-saat menjelang akhir hayatnya, Deng Xiao Ping yang gaek (84), harus menelan banyak kekecewaan. Sesungguhnya Deng memulai reformasinya melanjutkan rintisan program empat modernisasi Chou Enlai yang dicanangkan pada 1975. Saat ketika Mao Zedong menelan kekecewaan dengan hasil revolusi kebudayaan di akhir hayatnya. Tetapi persoalan yang dihadapinya tidak seperti pada masa Mao antara anti dan Pro pembaruan. Bagi Deng dan seteru-seterunya masalahnya adalah seberapa cepat pembaruan tersebut harus dijalankan.

Karena itu kalaupun kegagalan reformasi yang digenjotnya dengan kecepatan penuh hendak dicari, Deng Xiao Ping sudah menyiapkan jawabannya. Kesalahan kami sepanjang 10 tahun terakhir ini adalah ketidak matangan pengembangan sistem pendidikan kami begitu ujarnya kepada Presiden Museveni. Kepada tamu yang sama Deng pun menyampaikan keyakinannya bahwa problema-problema ekonomi Cina akan bisa diatasi dalam waktu 3-4 tahun mendatang.

Dengan jawaban tersebut dan secara tidak langsung Deng sudah menjawab kritik PM Li yang sebelumnya adalah ketua komisi pendidikan negara (jabatan setingkat menteri, 1985-1988). Tetapi korelasi antara pendidikan dan kegagalan pembaruan bisa saja diperdebatkan.

Yang pasti hasil sistem pendidikan Cina memang sangat menyedihkan. Menurut hasil statistik yang diumumkan pertengahan tahun lalu. 220 juta rakyat buta huruf artinya satu dari lima penduduk Cina tidak mampu membaca atau menulis. Dalam perbandingan yang lebih besar satu diantara empat penduduk dunia yang buta huruf adalah orang Cina. Mengikut catatan tahun ajaran terakhir 7,15 juta anak usia sekolah tidak sempat menamatkan pendidikan mereka.

Sementara para guru sendiri seperti halnya rekan-rekan mereka di sini tidak mendapatkan imbalan yang memadai setiap bulan. Mereka hanya mendapat 122-128 Yuan, untuk menopang biaya hidup minimal 130 Yuan. Maka, jangan heran, seperti tulis Zhang Zhongming di South China Morning Post, setelah ia menengok nasib para pengajar di Provinsi Fujian, kian lama kian sedikit gadis yang mau menerima pinangan jejaka yang berprofesi sebagai guru.

Cina memang telah berubah. Di negeri yang punya seribu tahun sejarah dan semiliar penduduk itu, perencanaan model Marxis hidup berdampingan dengan kebebasan kapitalis. Sekarang perusahaan negara boleh menjual saham mereka – sambil mencoba membuka proyek percobaan bursa saham dan efek di tujuh kota. Pihak swasta boleh menggaji ratusan pekerja sekaligus memecat mereka nantinya. Ketentuan kebangkrutan mulai diberlakukan. Kartu kredit mulai diperkenalkan.

Rencana pembangunan lima tahun terakhir menargetkan pertumbuhan rata-rata 7,5% sementara kenyataan pada tahun 1987 memperlihatkan pertumbuhan 9,4%, bandingkan 7,5% pada tahun 1986. Tetapi dengan kewajiban menyediakan kebutuhan bagi 14 juta penduduk baru, kemajuan-kemajuan tersebut belumlah memperlihatkan hasil nyata. Kecuali di atas kertas pendapatan rata-rata per tahun mereka meningkat hingga 350 US Dollar, dengan mengesampingkan pemotongan nilai uang mereka akibat devaluasi.

Satu hal yang pasti kemajuan yang ada melahirkan disparitas pendapatan nyata. Di satu sisi para peniaga, wiraswastawan, bisa dengan mudah memperoleh penghasilan di atas US$ 3000 di pihak lain 43 juta petani hidup dengan penghasilan tidak lebih dari US$ 55.

Pemerintah sendiri sejak September tahun lalu sudah berupaya menekan laju inflasi dengan melakukan serangkaian tindakan penghematan. Tapi di mata para pengamat tindakan tersebut ternyata lebih berhasil menekan laju pertumbuhan industri ketimbang inflasi itu sendiri. Maka akibatnya lebih dirasakan oleh perusahaan-perusahaan negara dibandingkan dengan pabrik-pabrik di pedesaan. Hal yang berlawanan dengan keinginan petinggi Pusat di Beijing.

China Youth News, terbitan Beijing pada edisi Sabtu pekan lalu mengungkapkan bahwa tahun lalu pemerintah telah mencetak 67,96 miliar Yuan. Hampir tiga kali lebih besar ketimbang pencetakan mata uang baru pada 1987, dan 70% di atas target yang direncanakan semula.

Karena itu sumber perbankan barat di Beijing yang dikutip oleh kantor berita Reuters, mengkritik sambutan PM Li Peng di muka Kongres Nasional Rakyat sebagai hanya membahas masalah-masalah jangka pendek dan tidak mempunyai visi jangka panjang. “Sudah sepatutnya Beijing menggunakan masa-masa transisi pengetatan ikat pinggang ini untuk memperbaiki sistem harga yang sudah sangat irasional itu, sembari menaikkan tarif pemakaian energi dan jasa transportasi.” katanya.

Sumber yang sama juga mengatakan, prioritas berikutnya adalah memperbaiki sistem perbankan biarkan bank-bank yang ada beroperasi sebagaimana lazimnya bank. Artinya mereka boleh menolak pengajuan pinjaman yang tidak menguntungkan dan tidak menyudutkan mereka dengan alasan-alasan politik, yang hanya membuat situasi semakin parah.

Pengetatan pembaruan kredit sejak September lalu memang telah menyebabkan bank kehilangan sebagian besar sumber pemasukan mereka. Karena kebijakan tersebut menyebabkan para pemilik uang menarik dana mereka sementara para usahawan dan kalangan industri terpaksa melakukan transaksi tunai untuk menghindari pembatasan pihak bank.

Disadari atau tidak, berdasarkan pengalaman di banyak tempat, ketika angka pendapatan perkapita sebuah negara bergerak dari US$ 250 ke arah US$ 1000 maka perubahan tersebut akan juga memaksa transformasi radikal dalam struktur ekonomi mereka. Cina sedang mengalami transformasi radikal tersebut, tetapi mereka tidak akan mudah menyelesaikan proses tersebut, tulis Louise do Rosario, dalam sebuah tulisannya di Far Eastern Economic Review awal bulan lalu.

Dan persoalan tersebut akan semakin berat, jika diantara kelompok elit partai dan negara lebih suka tuding menuding diantara mereka sendiri seperti halnya yang terjadi sebelum persidangan Kongres Nasional Rakyat barusan. Yakni, ketika pertengahan Februari lalu di tempat peristirahatan Deng Xiao Ping di Shanghai, beberapa anggota Komisi Penasehat Pusat Partai menyampaikan permintaan agar Deng mau memecat Sekretaris Jenderal Zhao Ziyang. Jawab Deng? “Saya sudah kehilangan satu pembantu utama”, katanya.

Jawaban tersebut sesungguhnya menuju kepada Sekretaris Jenderal Hu Yaobang, yang kehilangan jabatannya pada Januari 1987, atas desakan para sesepuh partai. Kepada para pemohon tadi Deng juga menegaskan tidak ada yang akan menggantikan Zhao.

Setibanya kembali di Beijing, Deng Xiao Ping memberitahu pemimpin partai lainnya bahwa permohonan menggusur Hu sudah dikesampingkan setidaknya hingga musim panas mendatang. Dalam pada itu, ia juga menunda sidang pleno Komite Sentral Partai hingga Kongres Nasional Rakyat selesai bersidang. Laporan Willy Wo-Lap Lam yang ditulis di South China Morning Post pekan lalu tidak menyebut jelas nama-nama pemohon tersebut.

Terlepas dari peranannya sebagai arsitek informasi dan banyak disebut-sebut sebagai calon pengganti Deng, Zhao Ziyang telah menjadi sasaran tembak pengganti anggota kelompok konservatif. Dalam pada itu, calon kuat pengganti kedudukannya adalah Yao Yilin, yang menjadi Wakil perdana menteri dan ketua komisi perencanaan nasional. Yao dan Li Peng memang berhubungan erat. Jabatan Yao yang lowong nantinya akan diisi oleh Zou Jiahua, Ketua Komite Pembangunan Industri Berat.

Jika benar rencana mendepak Sekretaris Jenderal Zhao terlaksana pada pertemuan tahunan pemimpin partai di Beidaihe, maka hal tersebut tampaknya merupakan pukulan terbesar bagi Deng.

Terobosan ZEK

Balai Agung Rakyat suatu pagi di bulan Maret 1979, berlangsung sebuah pertemuan yang bubar sebelum satu jam. Tetapi, pembicaraan antara Deng Xiao Ping, yang ketika itu masih menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, dan Gubernur Hongkong Murray MacLehose. Penguasa di Beijing mengundang Gubernur Hongkong sungguh penting maka tidak heran jika beberapa saat kemudian sebelum para petinggi di London sampai ke kantor, laporan hasil pertemuan tersebut sudah tergeletak di meja mereka.

Tentang hasil pembicaraan tersebut, Maclehose (belakangan ia bergelar Lord) kepada khalayak menjelaskan dengan resmi, “Ia, Deng, meminta saya untuk menyampaikan kepada para penanam modal di Hongkong agar mengesampingkan kebimbangan mereka.”

Sesungguhnya pertemuan tersebut dimaksudkan untuk membicarakan masalah-masalah yang muncul dengan habisnya masa penyewaan tanah bertepatan 3 hari sebelum berakhirnya masa penyewaan wilayah New Teritories pada 1997. Para penanam modal ingin mendengar sikap dan keputusan Beijing tentang nasib hipotek 15 tahun yang mereka miliki. Maksudnya, apakah surat berharga tersebut masih berlaku setelah penyerahan kedaulatan pada 1997 itu.

Sepuluh tahun lewat sudah sampai sekarang, persoalan tersebut belum terjawab dengan tuntas. Padahal penyerahan kedaulatan atas Hongkong dari pemerintah Inggris ke tangan Cina tinggal delapan tahun lagi. Buku putih 1984 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hongkong memang menyinggung soal pertemuan tersebut sebagai upaya atas inisiatif Pemerintah Inggris untuk menyelesaikan persoalan tentang sewa-menyewa tanah yang berakhir pada 1997 itu. Sebegitu jauh, “pembicaraan tersebut, tidak menghasilkan keputusan untuk menyelesaikan persoalan.”

Tidak ada seorangpun yang bisa meramalkan apakah Deng Xiao Ping maupun MacLehose sempat menyaksikan saat-saat bersejarah pada tahun 1997 itu. Sejak dulu Beijing memakai Kantor Biro Xinhua sebagai pemerintah bayangan Cina di Hongkong. Dan mendekati saat-saat penyerahan kedaulatan dari Beijing terdengar rencana bahwa mereka akan menerapkan kebijakan “satu negara dua sistem” terhadap Hongkong.

Tidak jelas apakah hal itu Cina akan memperkenalkan sistem federalisme atau memberikan sejumlah otonomi yang lebih besar ketimbang yang mereka berikan kepada Tibet, misalnya. Apapun bentuk otonomi yang mereka berikan satu hal yang pasti mereka tidak akan melepaskan faktor Hongkong sebagai sumber industri dan ekonomi mereka. Atau dengan bahasa yang mereka pakai bukan tidak mungkin mereka akan menjadikan Hongkong sebagai Zona Ekonomi Khusus (ZEK).

ZEK merupakan terobosan hasil pemikiran Zhao Ziyang yang untuk membuka potensi ekonomi dan industri di pesisir timur Cina. Itu dimaksudkan untuk menarik para pemilik modal agar menanamkan usaha mereka di sana. Selain Shenzen, Zhuhai, Xiamen dan Hainan, mereka bermaksud membuka lagi beberapa ZEK di Provinsi Fujian dan Guangdong, Semenanjung Liaodong, Semenanjung Shandong, serta Delta Sungai Yangtze.

Dalam kunjungannya ke Shenzen dan Zhuhai, dua bulan terakhir ini. Peng Khien mantan ketua Kongres Nasional Rakyat, Wakil Presiden Wang Zhen, dan Deng Liqun, bekas petinggi partai memuji kebijakan ZEK itu. “Di tengah-tengah kesulitan yang ada hasil yang didapat dari zona ekonomi khusus sungguh membesarkan hati”, ujar Peng. Hanya saja tidak jelas seberapa jauh ketulusan pujian tersebut. Ketiga tokoh tersebut dapat dikategorikan berada di kubu konservatif yang sangat menentang kebijakan reformasi Deng dan Zhao.

Memang pada kenyataannya tidak semua ZEK “membesarkan hati”. Empat ZEK yang disebut pertama sebelum ini tampaknya akan kehilangan sebagian hak-hak istimewa mereka menjelang tahun ini berakhir. Misalnya, keringanan pajak di sana ternyata untuk beberapa kasus belum bisa menandingi rendahnya pajak di luar ZEK, begitu pula dengan upah buruh.

Sementara itu sejumlah keluhan lain masih saja terdengar. Untuk mendirikan sebuah perusahaan di Shenzen, misalnya, dibutuhkan persetujuan dari 30 instansi. Itu jugalah yang menyebabkan jumlah investasi asing di Xiamen pada tahun 1987 merosot 44,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian masih ada kemungkinan kebijakan ZEK ditinjau kembali.

Sumber : Majalah EDITOR No.31/Thn. II/1 April 1989.

English text :

ARCHIVE: The Long Road of Capitalism of Deng Xiaoping

The success of Deng’s reform program is increasingly being called into question, further jeopardizing the position of Secretary-General Zhao Ziyang.

“Indeed, I did not attend the opening session of the National People’s Congress. I must prioritize my health in order to prolong my life. Despite my advanced age, I am still sufficiently healthy. To be candid, I am seldom involved in day-to-day work, and the most crucial aspect is my gradual withdrawal from the stage, allowing others to take over my responsibilities in these tasks.”

Deng Xiao Ping, 1989

Somewhat unsteadily, Deng Xiaoping approached President Yoweri Museveni of Uganda. They shook hands, and a photographer captured their image. The Great Hall of the People bore witness to the reappearance of the great leader of China’s new revolution last Thursday. Three days prior, during the meeting inside the walls of the venue, the seats of Deng and Chen Yun remained unoccupied, leading to the conclusion of the opening session of the National People’s Congress.

Characterized by his raspy voice, Deng sought to reaffirm to China and the world his steadfast commitment to the reforms he had spearheaded since 1978.

Yet, his absence at the recent national congress could be interpreted in various ways, from concerns about his health to his dissatisfaction with the criticisms expressed by conservative groups, as conveyed through Premier Li Peng’s address. However, similar actions were also taken by the Chairman of the Communist Party of China, Mao Zedong.

Mao chose to spend his time in Zhongnanhai instead of appearing at the highly secretive National People’s Congress session in January 1975. At that time, Marshal Zhu De chaired the session opened by Premier Zhou Enlai. Consequently, Mao’s absence was interpreted as an indication of his disapproval of Zhou’s policies.

Is Deng intending to convey a similar “message” through a comparable manner in his recent address? Premier Li Peng concluded that it’s not easy for China to reform its political system based on Leninism. China’s primary concern is inflation. Through this opportunity, he warned that his government would implement a tight belt program in the coming years (EDITOR, March 25). Hence, it’s no wonder that one of the decisions made during this national congress was to limit the authority of local governments to raise prices without authorization from Beijing.

In other words, under PM Li Peng, China has reasserted control over the economy. In short, centralization. However, in Deng’s reform blueprint before 1991, only 30% of the economy was in the hands of the central government. The previously experimented pricing system was indeed one of the factors driving inflation. Yet, it could also be due to the inefficiency in meeting demands and the constantly changing monetary policies.

On the other hand, the pricing system aimed to reduce subsidies and reflect market forces. According to the government’s statement, inflation was only 18.5%. However, unofficially, it reached 30%. Whether official or unofficial, this inflation is the highest in China’s last 40 years.

As Deng, at 84, approaches the end of his life, he faces many disappointments. Indeed, Deng started his reforms by continuing Premier Chou Enlai’s groundwork for the four modernizations program initiated in 1975. This was a time when Mao Zedong was disappointed with the outcomes of the Cultural Revolution at the end of his life. However, Deng’s issues differ from Mao’s era, which was between anti- and pro-reform factions. For Deng and his contemporaries, the problem was how swiftly the reforms should be implemented.

Hence, even if failures in the reforms pushed at full speed are sought, Deng has prepared his answer. “Our mistake in the last ten years is the immaturity of our education system,” he told President Museveni. To the same guest, Deng expressed his belief that China’s economic problems could be resolved in the next 3-4 years.

With this response, Deng indirectly addressed the criticism from PM Li, who previously served as the chairman of the state education commission (a ministerial-level position, 1985-1988). However, the correlation between education and the failure of reforms could be debated.

Certainly, China’s education system’s outcomes are dire. According to statistics released mid-last year, 220 million people are illiterate, meaning one in five Chinese citizens can’t read or write. On a larger scale, one in four illiterate people globally is Chinese. As per the last academic year records, 7.15 million school-age children couldn’t complete their education.

Meanwhile, teachers, like their counterparts here, don’t receive adequate monthly compensation. They only get 122-128 Yuan to cover minimal living expenses of 130 Yuan. Hence, it’s not surprising, as Zhang Zhongming wrote in the South China Morning Post, that fewer and fewer girls want to marry men who work as teachers.

China has indeed changed. In a nation with a thousand years of history and a billion inhabitants, Marxist planning now coexists with capitalist freedoms. State-owned enterprises can now sell their shares – while experimenting with introducing stock and bond projects in seven cities. Private entities can hire hundreds of workers and dismiss them later. Bankruptcy laws have started to be implemented. Credit cards are being introduced.

The last five-year development plan targeted an average growth of 7.5%, while the reality in 1987 showed growth at 9.4%, compared to 7.5% in 1986. However, despite these advances on paper, providing for 14 million new citizens, tangible results aren’t apparent. Except on paper, their average annual income has increased to $350, ignoring the devaluation’s impact on their currency.

One certainty is that the existing progress has resulted in real income disparities. On one side, merchants and entrepreneurs easily earn over $3000, while on the other, 43 million farmers barely earn more than $55.

Since last September, the government has attempted to curb inflation through a series of austerity measures. However, observers note that these actions have been more successful in curbing industrial growth than inflation itself. Consequently, state-owned enterprises feel the brunt compared to rural factories, contrary to the desires of the central leadership in Beijing.

China Youth News, a Beijing-based publication in its last Saturday edition, revealed that last year, the government printed 67.96 billion Yuan, nearly three times the new currency printing in 1987 and 70% above the initially planned target.

Therefore, Western banking sources in Beijing, quoted by Reuters, criticized Premier Li Peng’s address at the National People’s Congress for only addressing short-term issues and lacking a long-term vision. “Beijing should use this period of tightening to rectify the highly irrational pricing system, while increasing energy and transportation usage fees,” they said.

The same sources also emphasized the next priority: fixing the banking system, allowing existing banks to operate as usual. Meaning, they can reject unprofitable loan applications and not corner themselves with political reasons, which would only exacerbate the situation.

Credit tightening since September has indeed caused banks to lose a significant portion of their income. This policy has led money holders to withdraw their funds, while businessmen and industrialists resort to cash transactions to avoid the banks’ limitations.

Whether realized or not, based on experiences elsewhere, when a nation’s per capita income moves from $250 towards $1000, it forces a radical transformation in their economic structure. China is undergoing this radical transformation, but it won’t be an easy process to complete, as Louise do Rosario writes in a recent article in the Far Eastern Economic Review.

This problem becomes even more challenging if the elite within the party and the state prefer to accuse each other, as happened before the recent National People’s Congress session. In mid-February, at Deng’s residence in Shanghai, some members of the Party’s Central Advisory Commission requested Deng to dismiss Secretary-General Zhao Ziyang. Deng’s response? “I have already lost one key aide,” he said.

This response was actually directed towards Secretary-General Hu Yaobang, who lost his position in January 1987, pressured by the party elders. To the same petitioners, Deng reiterated that nobody would replace Zhao.

Upon returning to Beijing, Deng informed other party leaders that the proposal to remove Hu had been shelved, at least until the summer. Meanwhile, he postponed the plenum of the Central Committee until the conclusion of the National People’s Congress. Willy Wo-Lap Lam’s report in the South China Morning Post last week did not explicitly name the petitioners.

Despite his role as an architect of information and frequently mentioned as Deng’s potential successor, Zhao Ziyang has become the target of conservative group replacements. In contrast, a strong contender for his position is Yao Yilin, the Vice Premier and chairman of the National Planning Commission. Yao and Li Peng have a close relationship. The vacant position of Yao will be filled by Zou Jiahua, the Chairman of the Heavy Industry Development Committee.

If indeed the plan to oust Secretary-General Zhao materializes at the annual party leaders’ meeting in Beidaihe, it would seem to be the biggest blow to Deng Xiao Ping.

The Breakthrough of ‘SEZ’

One morning in March 1979, a meeting took place at the Great Hall of the People, which disbanded within an hour. However, discussions between Deng Xiaoping, then serving as the Vice Premier, and Governor of Hong Kong Murray MacLehose transpired. Beijing’s leaders regarded the presence of the Hong Kong Governor as significant, evident from the fact that shortly before London’s officials arrived at their offices, the meeting’s outcomes were already laid out on their desks.

Regarding the outcomes, MacLehose (later titled Lord) formally explained to the public, “He, Deng, asked me to convey to Hong Kong investors to set aside their concerns.”

In essence, the meeting aimed to address issues arising from the expiration of the land lease coinciding with the termination of the New Territories lease in 1997, just three days away. Investors wanted to ascertain Beijing’s stance and decision regarding the fate of their 15-year mortgages. Specifically, whether these securities would remain valid post the sovereignty handover in 1997.

Ten years have passed, and this issue remains unresolved. Meanwhile, the transfer of sovereignty from the British government to China is only eight years away. Hong Kong’s 1984 white paper mentioned the meeting as part of the British government’s initiative to resolve the leasehold matter ending in 1997. To date, “the discussions failed to yield a decision to resolve the issue.”

No one could predict whether Deng or MacLehose witnessed the historic moments of 1997. Beijing had long utilized the Xinhua Bureau Office as China’s shadow government in Hong Kong. Approaching the sovereignty handover, plans emerged indicating they would implement a “one country, two systems” policy for Hong Kong.

It remains unclear whether this implies China would introduce a federal system or grant more significant autonomy than what they afforded Tibet, for instance. Regardless of the form of autonomy granted, one thing certain is they won’t relinquish Hong Kong’s factor as a source of their industry and economy. Alternatively, they might designate Hong Kong as a Special Economic Zone (SEZ).

The SEZ is a breakthrough stemming from Zhao Ziyang’s ideas to unlock the economic and industrial potential along China’s eastern coast. This was aimed at attracting capital owners to invest in the region. Besides Shenzhen, Zhuhai, Xiamen, and Hainan, they intended to reopen several SEZs in Fujian and Guangdong provinces, the Liaodong Peninsula, the Shandong Peninsula, and the Yangtze River Delta.

During recent visits to Shenzhen and Zhuhai in the past two months, Peng Khien, the former chairman of the National People’s Congress, Vice President Wang Zhen, and Deng Liqun, a former party leader, praised the SEZ policy. “Amidst the existing difficulties, the results obtained from the special economic zones are truly encouraging,” Peng said. However, the sincerity of these praises remains ambiguous. These three figures can be categorized within the conservative faction strongly opposing Deng and Zhao’s reform policies.

Indeed, not all SEZs have been equally encouraging. The first four SEZs mentioned earlier seem to be losing some of their special privileges as this year comes to a close. For instance, tax exemptions there, in some cases, fail to match the lower taxes outside the SEZs, similarly concerning labor wages.

Meanwhile, other complaints persist. To establish a company in Shenzhen, for instance, approval from 30 agencies is required. This was also responsible for a 44.9% decline in foreign investment in Xiamen in 1987 compared to the previous year. Consequently, there is still a possibility of a reassessment of the SEZ policy.

Source : EDITOR magazine Num.31/Years. II/1 April 1989.

Terima kasih sudah membaca artikel Deng Xiao Ping, tokoh pembaharu RRT yang dimuat di printilan.com. Artikel Deng Xiao Ping adalah salah satu artikel yang masuk dalam kategori arsip berita lama yang dimuat di printilan.com.

Printilan.com adalah situs web berisi informasi mengenai pengetahuan umum yang mungkin kamu belum tahu mengenai topik-topik seperti Pengetahuan Umum, Desa, Transportasi, Infrastruktur, Sejarah, dan Daerah. Kami juga menampilkan arsip berita-berita lama Indonesia, agar jadi jembatan wawasan bagi masa sekarang.